pendapat kemacetan Jakarta menurut Presiden dan Kepala daerahnya

JAKARTA--Pihak Istana Kepresidenan membantah pemberitaan yang menyebutkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penutupan jalanan yang ia lewati setiap kali dalam kunjungan kerjanya ke daerah-daerah, termasuk saat ia berada di Jakarta.

Hal ini disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, (10/11).

"Kalaupun kemudian ada penutupan jalan itu semata karena tugas protokeler dalam rangka pengamanan VVIP untuk pertimbangan keselamatan Presiden," ujar Julian.

Presiden, kata Julian, sangat memahai keadaan lalulintas padat di beberapa kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden memberi instruksi tidak perlu dilakukan penutupan jalan yang ia lewati.

Julian juga menyatakan, Presiden tidak menyalahkan gubernur, bupati dan walikota atas kemacetan seperti yang diberitakan selama ini. Hanya saja, kata dia, Presiden mengingatkan setiap kepala daerah untuk menjalankan tugasnya menertibkan lalu lintas dengan baik. Sehingga tidak perlu terjadi kemacetan yang berlebihan.

"Memang harus diakui bahwa urusan  lalu lintas adalah tanggung jawab kepala daerah masing-masing. Tentu pemerintah pusat akan mendukung upaya mengurai kemacetan, tapi tidak berarti itu sepenuhnya diserahkan di pusat. Yang paling mengerti lalu lintas adalah kepala daerahnya," kata Julian.

Sebelumnya, Presiden mengaku ia selalu disalahkan ketika ada macet di Jakarta, karena masyarakat menganggap itu terjadi salah satunya karena penutupan jalan yang dilewati rombongan Presiden.

Meski sedang berada di kediamannya sekalipun, Presiden mengaku ia tetap disalahkan ketika terjadi kemacetan di Jakarta. Ia meminta kepala daerah terutama di Jakarta memperbaiki lalulintas dan mengurai macet. (flo/jpnn)

Pendapat JOKOWI :

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo angkat bicara terkait sindiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyatakan persoalan kemacetan di Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Jokowi mengatakan, kemacetan di ibu kota tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi juga pemerintah pusat.
Dikatakan Jokowi, untuk mengatasi kemacetan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sama-sama berperan. Keduanya harus saling bersinergi untuk mencari solusi yang tepat. "Itu urusan pemerintah daerah dan urusan pemerintah pusat. Dua-duanya harus kerja bareng,` tegas Jokowi, seperti dilansir situs beritajakarta.
Menurut Jokowi, sinergi perlu dilakukan mengingat sebagian jalan utama serta beberapa jalan yang berhubungan dengan daerah lain juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah pusat juga pembuat kebijakan yang nantinya diterapkan di daerah. "Misalnya yang lain, bagaimana membangun transportasi yang terintergrasi antara Jakarta dan lainnya, yaitu Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ), harus pusat itu," ujarnya.
Kendati demikian, dirinya menilai, sejauh ini pemerintah pusat mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintahannya di Jakarta. Namun, saat ditanya soal kebijakan mobil murah oleh pemerintah pusat, Jokowi tertawa. "Pemerintah pusat mendukung," katanya.
Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan, seharusnya kepala daerah setempat bertanggung jawab soal kemacetan. Pernyataan SBY dilontarkan seusai mendapat keluhan dari pejabat tinggi negara lain soal kemacetan di Jakarta yang cukup parah. "Yang harus jelaskan gubernurnya, wali kotanya. (solusi dari kepala daerah) Begini Pak, konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan kemudahan-kemudahan. Efeknya kan banyak sekali macet 3 jam, 4 jam," ujar SBY.

sumber :
http://www.jpnn.com/read/2013/11/10/200082/Presiden-Tegaskan-Lagi,-Kemacetan-Tanggung-Jawab-Kepala-Daerah-
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/11/05/mvsajh-disindir-sby-soal-macet-ini-jawaban-jokowi